Hari : Rabu , Tanggal : 20 Maret 2019


SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM


Tanggal : 14 Februari 2019

Posting : pnpms

Dibaca : 64 kali

 

Sosialisasi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

 

Kamis, 14 Februari 2019.

Pematang Siantar , (14/02) Ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Pematang Siantar dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM yang dibawakan langsung oleh Ibu Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar didampingi oleh Bapak Danardono, SH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri oleh seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional/Struktural pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.


ZI_1ZI_2ZI_3


Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari instansi paling bawah dengan menitikberatkan pada komponen pengungkit dan komponen indikator hasil diharapkan agar kedepannya Mahkamah Agung RI dapat mewujudkan Visi utamanya yaitu 'Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung'.


Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Edaran Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.


Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyampaikan Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana  tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi  Birokrasi yaitu Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,  pemerintah yang bersih dan bebas KKN,  serta peningkatan pelayanan publikDalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Demikian beberapa hal yang di sampaikan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar secepatnya melakukan rencana aksi dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas di Satuan Kerja masing-masing dengan melengkapi evidance – evidance.

 

ZI_4ZI_5

 

yel2


Setelah sosialisasi dari Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dilanjutkan dengan mengumandangkan Yel-yel Zona Integritas .(fd)