Hari : Kamis , Tanggal : 27 Februari 2020

Home -> Menu -> Layanan Publik -> SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)


SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)


Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


 

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pematang Siantar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

 

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Pematang Siantar merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

 

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

 

berikut adalah laporan IPK Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB  



laporan IPK Pengadilan Negeri Pematang Siantar Semester II  Tahun 2019


ipk 2019




laporan IPK Pengadilan Negeri PEmatang Siantar Semester I  Tahun 2019


ipk